Jumat, 28 Desember 2012

Monorail dan Busway.. By Jokowi

 13467086551521003429
Ketika ditanya salah satu reporter TV tentang monorel, Jokowi menjawab singkat “ini kan soal logika bisnis biasa, saya rasa kalau ada niat tulus menyelesaikan, gampang diselesaikan”.
Dan saya kemarin tertegun membaca berita PT Adhi Karya dengan mudahnya akan mengambilalih kendali penerusan proyek Monorel Jakarta, padahal Proyek ini dimulai pada masa Presiden Megawati tahun 2004, tiang pancangnya sudah seperti batu-batu candi selama hampir 8 tahun. Bagaimana bisa PT Adhi Karya menyelesaikan proyek itu dengan cepat? Kemana saja selama 8 tahun ini. Disitu PT Adhi Karya memegang saham 7,5% dari kepemilikan PT Monorel Jakarta, sebuah Perusahaan yang mengeksekusi Proyek Monorel Jakarta.

Menurut laporan Tempo Online, tanggal 10 Agustus 2010 :
Proyek Monorel dikerjakan oleh konsorsium tiga BUMN. Selain Adhi Karya, dua lainnya adalah PT Inka dan PT LEN. “Adhi akan menggarap infrastruktur, Inka mengerjakan rolling station, dan LEN menangani masalah sistem persinyalan hingga tiket,” kata Amrozi.
Untuk pembiayaan, sekitar 30 persen dana akan berasal dari kas internal masing-masing anggota konsorsium. Sisanya, 70 persen, akan menggunakan pinjaman bank.
Pembangunan proyek monorel sudah direncanakan sejak lama. Diresmikan oleh Presiden Megawati pada Juni 2004, kereta layang ini menghubungkan dua lini Kota Jakarta.
Trayek pertama, yang dijuluki Jalur Hijau, menempuh jarak melingkar 14 kilometer, meliputi kawasan Rasuna Said-Gatot Subroto-Sudirman-Senayan-Pejompongan. Sedangkan rute kedua, yang disebut Jalur Biru, melewati Kampung Melayu-Casablanca-Tanah Abang-Roxy. Setiap jamnya, kereta ringan ini bisa mengangkut 3.500 orang dengan tarif Rp 7.000.
Sayang tak sampai tiga tahun berjalan, proyek ini mati suri. Penyebabnya, PT Jakarta Monorail selaku inisiator sekaligus pengembang gagal menggaet pemodal. Setelah kadung membangun tiang trayek Jalur Hijau, konsorsium yang terdiri atas PT Indonesia Transit Central (ITC), PT Adhi Karya, dan Omnico ini terlilit utang.
Adhi Karya memiliki 7,5 persen saham di PT Jakarta Monorail. Karena proyeknya berhenti dan dana investor tidak bisa dicairkan, perseroan memilih hengkang dari proyek tersebut. Menurut Amrozi, perseroan berencana menarik sisa sahamnya senilai Rp 130 miliar yang masih mengendap di PT Jakarta Monorail.
Proyek monorel akan melintasi 16 stasiun, mulai Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Four Season Kuningan, berputar ke SCBD melewati Jalan Satrio, Bendungan Hilir, Istora, hingga Senayan. Proyek ini akan dikoneksikan dengan kereta cepat mass rapid transit (MRT) dan commuter line di Dukuh Atas. Jalur kereta juga terhubung dengan Transjakarta.
Menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa skim penyelesaiannya demikian mudah dan cepat lewat pembentukan sindikasi BUMN padahal dulu kelewat ribet sampai PT Monorail Jakarta meminta nota jaminan pada negara lewat Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan ketus menolak.
Kenapa PT Monorail ini kemudian di take over ke BUMN bukan lagi diserahkan pada Pemda DKI, apakah ini karena Jokowi yang akan memenangkan perang politik di Jakarta?
Kisah Mangkraknya Monorel Jakarta
Cerita Monorel adalah kisah kegagalan Perusahaan dalam melakukan penyelesaian bisnis dengan melakukan pooling fund (Pengumpulan dana) sekaligus kegagalan Pemda DKI dalam melakukan politik negosiasi kepada pihak swasta yang berusaha di wilayah otoritasnya. Di Solo Jokowi tanpa ribut mengoperasikan Railbus Batara Kresna sekaligus menghidupkan transportasi MRT di dalam kota, tapi di Jakarta yang sebenarnya amat kondusif dalam iklim bisnis gagal total dalam penyelesaikan monorel.
Kisah ini bermula pada 23 Agustus PT Indonesia Transit Central (ITC) – konsorsium yang terdiri dari PT Adhi Karya, PT Global Profex Sinergi dan PT Radiant Utama menggagas pembangunan monorel, pembangunan ini terinspirasi berkembangnya MRT model monorel di Malaysia, oleh sebab itu konsorsium M-Trans Holding, sebuah perusahaan dari Malaysia.
13467088581360050699
Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan RI menolak Menjamin Proyek Monorail di DKI Jakarta (Sumber Photo Forbes.com)
Pada tanggal 31 Juni 2004 entah kenapa Proyek ini dialihkan kepada PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapore. Tampaknya Pemda DKI memberi sinyalemen oke, maka 14 Juni 2004, Pemda DKI meminta Presiden Megawati meresmikan tiang pancang Monorail tersebut. Selama setahun penuh, PT Omnico yang merupakan tandem PT Monorail Jakarta gagal menyetor modal yang disepakati. Pada tahun 2005 proyek ini seakan membeku. Kemudian pada pertengahan Februari ada kabar yang menggembirakan bahwa bakalan ada investor dari Dubai yang akan menyetor modal. Investor Dubai itu adalah Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab. Total dana setoran yang akan masuk disepakati sejumlah Rp. 4,6 trilyun. Dengan gembira walaupun ini bukan Proyek Pemda DKI tapi proyek mandat pada swasta, Sutiyoso selaku kepala otoritas DKI meresmikan pembangunan jalur monorel. Tapi kabar gembira menjadi kecut ketika Dubai Islamic Bank meminta jaminan keamanan dana-nya kepada Pemerintah RI. Sutiyoso rupanya setuju akan klausul itu dan di meja kerjanya pada tanggal 5 Juni 2006 ia menuliskan surat permintaan jaminan kepada Pemerintahan RI dalam hal ini Menteri Keuangan. Surat itu sampai ke meja Menteri Keuangan dan baru dijawab pada Bulan Agustus dengan jawaban : TIDAK. Alasannya Pemerintah RI tidak menjamin proyek yang dibangun oleh swasta.
Akhirnya Proyek ini beneran mangkrak dan bikin repot lalu lintas di Jakarta, tiang-tiang beton benar-benar merusak pemandangan juga menjadi pameran kegagalan Pemda DKI dan Pihak Jakarta Monorail dalam melakukan eksekusi bisnisnya. Perencanaan bisnis ini sepertinya amat spekulatif dan penuh tanda tanya.
1346709097963434708
Tiang-Tiang Monorel Sebagai Monumen Kegagalan Penyelesaian Bisnis antara Pemda DKI dan Pihak Swasta (Sumber Foto : hukumonline.com)
Karena kelamaan mangkrak Gubernur Fauzi Bowo yang tampaknya tidak berbuat banyak atas peninggalan masa rezim DKI sebelumnya hanya bisa geram dan membatalkan Proyek ini pada 20 September 2011. Di bawah Foke, proyek Monorail akan diakuisisi dengan bus layang “Pokoknya bus. Bus layang atau apapun namanya yang tidak berbasis rel” kata Fauzi Bowo di Balai kota.
Nah permasalahannya berkembang disini, pihak Pemda DKI ingin mengambilalih proyek tapi pihak PT Jakarta Monorail tidak mau seenaknya diambilalih karena merasa sudah mengeluarkan investasi, pihak PT Jakarta Monorail memasok angka Rp. 600 milyar kepada pemerintah, inilah yang membuat mata pemerintah terbelalak karena menurut penghitungan pihak Pemerintah lewat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilainya hanya Rp.204 miliar. Foke ngotot bahwa pihaknya hanya mengacu pada angka yang diberikan BPKP.
Disini ada waktu yang terbuang selama 8 tahun, apakah tidak ada penghitungan opportunity cost atas waktu tersebut, bagaimana Pemda DKI dibawah Sutiyoso dan Fauzi Bowo dalam melakukan strategical enterpreneurship dalam penyelesaian masalah monorail di Jakarta. Bagaimana persoalan pendanaan tidak dipikirkan secara matang dan hanya dibangun atas spekulasi-spekulasi?
Bagaimana bisa memberikan order kepada perusahaan yang tidak memiliki jaminan akses pendanaan, padahal banyak BUMN yang bergerak di Industri Pasar Modal bisa digandeng dalam konsorsium itu, penyertaan modal bisa saja menerbitkan Municipal Bond (Obligasi Daerah) dengan penjamin emisi obligasi BUMN seperti Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas atau PT BNI Sekuritas dan menjualnya kepada Bank-Bank yang melakukan portepel atas obligasi, dengan tenor 5 tahun dan terus diperpanjang bila masa 5 tahun selesai, atau membentuk Reksadana (Mutual Fund) Infrastruktur dimana sindikasinya terdiri dari banyak pihak. Rekayasa-rekayasa kreatif keuangan tidak dilakukan. Jawabannya mungkin satu : -Kredibilitas-.
Di titik inilah saya heran kenapa BUMN mengambilalih dengan cepat bahkan kelewat mudah mengingat proses kemarin amat pabalieut alias ribet kata urang Sunda. Saya sendiri merasa senang bila proyek ini menjadi cepat terselesaikan tapi saya juga bertanya kenapa ini tidak diujikan kepada Jokowi?
Jawabannya mungkin politis bagi rezim lawan politik Jokowi : -Political Loss- terlalu rugi bila diberikan kepada Jokowi. Karena bagaimanapun bila Jokowi memenangkan perang politik di Jakarta maka DKI Jakarta merupakan etalase politik bagi kelompok oposisi dalam melakukan pembenahan manajemen pemerintahan daerah dan bila Jokowi berhasil dalam melakukan eksekusi proyek monoral maka ini akan jadi monumen keberhasilan Jokowi setara dengan monumen proyek perbaikan kampung MHT-nya Ali Sadikin di masa lalu.
Dan kemudian yang jadi pertanyaan penting bagi saya pribadi : “Kenapa Sri Mulyani tidak memberikan jaminan Pemerintah kepada Proyek ini” ada apa? –kalau alasannya dikerjakan swasta sih tidak apa-apa, dan hal yang wajar tapi apakah ada hal lain diluar itu? Kenapa Sri Mulyani perusahaan tidak melakukan politik pendanaan kepada sumber-sumber di dalam negeri dalam melakukan konsorsium tapi mengandalkan dana dari luar negeri? Pendanaan masyarakat dan bank-bank lokal kiranya cukup dalam melakukan pendanaan infrastruktur monorail.
Ini pertanyaan besar saya, jadi ketika nanti Dahlan Iskan meneken persetujuan konsorsium dengan mudah, kenapa di masa Sri Mulyani tidak mudah? Ada apa ini?
Kegagalan Proyek Busway, Kegagalan Konversi Kendaraan
Di tahun 2004, Sutiyoso melakukan gebrakan politik yang amat hebat, dengan melakukan Busway. Disini Sutiyoso menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menerobos kebekuan-kebekuan keadaan, idenya berjangkauan jauh ke depan. Banyak pihak saat itu ramai sekali menuding Sutiyoso memburu jabatan RI-1. Tapi memang sejarah membuktikan Sutiyoso gagal duduk di RI-1 kalah populer dengan eks anak buahnya saat di TNI AD dulu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di kemudian waktu masyarakat banyak menilai memang SBY memiliki karakteristik personal paling mendasar ‘takut bertindak’. Ini berbeda sekali dengan Sutiyoso yang berani mengambil resiko untuk bertindak dan membenahi keadaan.
Penyempitan jalan raya dilakukan Sutiyoso dengan tujuan mengonversi pengendara mobil menjadi penumpang MRT Busway, karena memang itulah cara satu-satunya yang paling efektif dalam menyelesaikan problem lalu lintas di DKI Jakarta. Sutiyoso berhasil membangun jaringan awal busway, tapi kemudian manajemen busway menjadi sedemikian berantakan, banyak penumpang menumpuk di antrian-antrian halte dan tidak adanya angkutan penjemput (feeder) yang merupakan bagian penting dalam aliran darah lalu lintas di DKI, praktis pembaruan hanya terjadi pada adanya bus-bus besar bukan pada sistem transportasi yang nyaman dan substansi dari kerja Sutiyoso : -Mengonversi Penumpang Kendaraan Pribadi ke Busway gagal total-.
Inilah ujian terbesar bagi Jokowi dalam menafsirkan ide brilian Sutiyoso yang gagal diterjemahkan Foke. Mengonversi penumpang bermobil dan menjadikan Busway sebagai jaringan jalan pemecah kebuntuan lalu lintas DKI akan amat penting. Jokowi harus mencari pool-pool baru didalam perbatasan kota DKI dimana para penumpang yang naik motor atau mobil memarkir kendaraannya di pool-pool ujung busway, sehingga para komuter dari luar DKI Jakarta tidak lagi menggunakan kendaraannya masuk ke DKI Jakarta.
Filosofi terbesar MRT termasuk busway adalah : -Mengonversi, mengubah pola masyarakat yang berkendaraan pribadi ke kendaraan umum, bukan mengeliminasi kendaraan-kendaraan umum yang sudah ada. Konversi terhebat dalam sistem transportasi DKI adalah beralihnya penumpang-penumpang bus dan angkot ke sepeda motor karena adanya akses kredit murah yang diberikan lembaga pendanaan non bank dalam penyaluran modal kendaraan bermotor, pola ini harus juga dipelajari pihak Jokowi bila menang di Jakarta bagaimana mengalihkan mentalitas naik sepeda motor dan mobil ke kendaraan MRT dengan banyak cara.
1346709342781146417
Antrean penumpang Busway seperti ini Kerap terjadi, menunjukkan gagalnya politik konversi kendaraan pribadi ke MRT (Sumber Photo : berbagicoretan.wordpress.com)
Dalam hal memecah kebuntuan dari gagalnya agenda kerja Busway saya lebih percaya pada Jokowi ketimbang Foke yang terbukti selama 10 tahun baik sebagai wagub ataupun gubernur gagal melakukan politik konversi mentalitas berkendara di DKI Jakarta.
Untuk itu berilah Jokowi kesempatan membenahi Jakarta.

0 komentar:

Poskan Komentar