Rabu, 12 Desember 2012

Sederet Keanehan Megaproyek MRT

 Sederet Keanehan Megaproyek MRT
Mimpi Jakarta memiliki moda transportasi massal yang modern masih terkatung-katung. Kajian yang dilakukan selama beberapa tahun pada angkutan massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT) seperti tak membawa hasil apa pun.

Dalam rapat yang dihadiri semua elemen pada Rabu (28/11/2012) sore tadi, sejumlah keanehan mengemuka, misalnya dalam hal tender proyek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan bahwa proses tender baru dilakukan untuk jalur dari Al-Azhar Jakarta Selatan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam tender itu disepakati pembangunan MRT menggunakan konsep subway.


"Baru itu yang ditenderkan, sisanya belum. Itu pun kami belum yakin, apakah warga mau punya terowongan dari Al-Azhar sampai HI," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (28/11/2012) sore.

Belum lagi hasil kajian yang masih simpang siur. Saat ini banyak hasil kajian dari proyek MRT yang beredar, tetapi begitu masih diragukan keabsahannya. Basuki mengaku khawatir kajian yang beredar hanya analisis cetek sehingga ia meminta Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan PT MRT Jakarta untuk segera memberikan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Simpang siurnya data mengenai kajian MRT akhirnya berbuntut panjang karena timbul pertanyaan besar apakah MRT lebih baik dibangun dengan konsep subway atau elevated (jalan layang). Di lain sisi, PT MRT Jakarta sangat terkesan tidak transparan karena beberapa hasil kajian tidak pernah disampaikan secara utuh.

Berkali-kali menggelar rapat membahas MRT, baru hari ini PT MRT Jakarta mengeluarkan data mengenai pendapatan yang diperoleh dari berjalannya proyek MRT (return of investment).

"Jangan-jangan cuma kajian dari studi yang belum disetujui. Maka, kami minta yang resmi dan akan kami publikasikan. Kalau belum ada kajian amdalnya, berarti semua ini hanya omong kosong," ujar Basuki.

Masalah sumber pendanaan juga tak luput dari sorotan. Di tengah berjalannya rapat, pemerhati transportasi Darmaningtyas meminta pemerintah daerah (Jakarta) dan pemerintah pusat membeberkan secara jelas dan transparan mengapa menerima tawaran pinjaman dari sebuah perusahaan asal Jepang. Karena dalam perhitungannya, proyek MRT dapat berjalan tanpa harus terikat dengan dana utang.

"Logika saja, kalau setiap tahun harus mengeluarkan Rp 3 triliun, saya kira Jakarta bisa. Menerima tawaran pinjaman seperti menawarkan diri kita untuk kembali dijajah," ujar Tyas.

Megaproyek mengenai MRT ini memang telah mengemuka jauh sebelum kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang transportasi Sutanto Suhodo sempat mengatakan kajian mengenai MRT telah dilakukan sejak tahun 1980-an.

Untuk mengegolkan megaproyek ini, tak kurang dari Rp 15 triliun harus disiapkan, dengan panjang jalur sekitar 15 kilometer yang melintas dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI).

0 komentar:

Poskan Komentar